Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan sikap pemerintah provinsi yang menolak wacana penarikan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas usulan dari DPRD Jawa Barat yang menginginkan reaktivasi SPP untuk menutup kekurangan anggaran operasional sekolah.
Penegasan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan pendidikan gratis di tingkat SMA/SMK negeri di Jawa Barat akan tetap dipertahankan, meskipun di tengah tantangan keterbatasan anggaran.
Apa alasan Pemprov Jabar menolak reaktivasi SPP?
Dedi Mulyadi menekankan bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab negara dan tidak boleh kembali dibebankan kepada orang tua siswa, khususnya di sekolah negeri.
"Masih ramai dibahas tentang usulan pemberlakuan SPP bagi siswa-siswi wilayah Provinsi Jawa Barat. Itu merupakan usulan teman-teman DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi pendidikan. Selanjutnya kami tegaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap tidak akan memberlakukan pembayaran SPP," ujar Dedi Mulyadi, Kamis (16/7/2026) dikutip dari TribunJabar.id.
Ia menegaskan bahwa prinsip utama yang dipegang pemerintah adalah menjamin akses pendidikan tanpa biaya bagi seluruh siswa.
"Kami tetap berpegang teguh pendidikan merupakan kewajiban pemerintah. Siswanya, biayanya ditanggung pemerintah," tegasnya.
Menurut Dedi, pengembalian kebijakan SPP berpotensi menambah beban masyarakat dan dapat menghambat akses pendidikan, terutama bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas.
Mengapa DPRD Jabar mengusulkan SPP kembali?
Di sisi lain, DPRD Jawa Barat melalui Komisi V mengemukakan usulan reaktivasi SPP sebagai solusi atas keterbatasan anggaran yang dihadapi sekolah.
Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Yomanius Untung, menyebut usulan tersebut muncul setelah pihaknya menerima berbagai keluhan dari sekolah dan Kantor Cabang Dinas (KCD) terkait minimnya dana operasional.
"Berangkat dari ketidakmampuan pemerintah untuk membiayai semua biaya operasional yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan, baik SMA maupun SMK negeri. Saat ini dana BOS pusat dan BOS provinsi hanya mampu menutup sekitar 40 persen dari kebutuhan biaya operasional ideal setiap siswa dalam satu tahun," ungkap Untung, Rabu (15/7/2026).
Kondisi ini membuat banyak sekolah harus beroperasi dengan keterbatasan, yang berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
"Risikonya adalah anak-anak mendapatkan layanan seadanya dari berbagai faktor, anak-anak tidak mendapatkan layanan pembelajaran yang berkualitas karena anggarannya ya segitu-gitunya. Jangan berharap kemudian kita akan mendapatkan lulusan yang berkualitas," jelas Untung.
Keterbatasan ini dikhawatirkan dapat menghambat peningkatan mutu pendidikan di Jawa Barat jika tidak segera ditangani.
Dalam konsep yang diusulkan DPRD, reaktivasi SPP tidak akan diberlakukan secara merata. Skema yang dirancang bersifat berjenjang berdasarkan kemampuan ekonomi keluarga.
Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul DPRD Jabar Usul SMA Negeri Bayar SPP Lagi, Dedi Mulyadi Tegas Menolak: Biaya Ditanggung Pemerintah.